Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah disahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sehingga meminimalisir terjadinya sengeketa akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia dan juga untuk mengetahui pelaksanaan wakaf di Masjid Baitut Tawwabin apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan wakaf di Indonesia, dalam penelitian menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai alat penyelesaian masalah. Hasil penelitian ini dalam praktik dimasyarakat khusunya di Desa Berahan Wetan pewakafan di Masjid Baitut Tawwabin masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf di anggap milik Allah Swt semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. Praktik Pelaksanaan wakaf semacam ini, harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan antara ahli waris kepada Nazhir yang disebabkan tiadanya bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan karna belum di sertifikatkan ataupun didaftarkan di KUA maupun ke BWI sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan rentan akan terjadinya persengketaan.