Nais rotin fatmala Nim : 161410000501, Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Tinjauan Perundang undangan perkawinan di Indonesia terhadap akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam Putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr. Dalam menjawab penelitian ini mengunakan Rumusan masalah 1. Bagaimana terhadap akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam Putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr? 2. Bagaimana Tinjauan Perundang undangan perkawinan di Indonesia terhadap akibat hukum dari perceraian karena murtad dalam Putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.
Penulis dalam penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. yang dikaitkan dengan Tinjauan Perundang-Undangan perkawinan di Indonesia terhadap akibat Perceraian karena murtad (Studi Putusan PA No 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr).
Penelitian ini dihasilkan bahwa, hasil tinjauan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dalam memutus perkara cerai gugat karena murtad berdasarkan Putusan PA Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr yaitu pihak penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan salah satu pihak murtad berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa akibat hukum cerai gugat yang karna murtad adalah putusnya perkawinan karena fasakh, berlakunya masa iddah bagi bekas istri 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dengan dijatuhi ba’in kubra, dan untuk suami masih diberi tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian diantaranya: Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, Biaya nafkah dan hadhanah anak ditanggung oleh Bapak sesuai dengan kemampuannya, sampai anak dewasa (21) tahun atau mampu berdiri sendiri, mengenai pembagian harta bersama mengenai hibah atau hadiah dan warisan tidak dapat dibagi didalam putusan pengadilan agama dikarenakan dari pihak suami telah keluar dari agama Islam, karena kewenangan pengadilan agama hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama muslim, kecuali para pihak telah melakukan perjanjian perkawinan.