Pembiayaan yang sehat adalah merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga perbankan. Dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat, proses administrasi merupakan hal yang tidak bisa untuk dihindari.. Indikasi masalah muncul karena biaya yang ditimbulkan dari proses administrasi menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan tersebut. Pada posisi demikian ada pihak yang akan diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Penentuan Biaya Administrasi Berdasar Atas Akad Pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus Perspektif DSN-MUI”
Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui proses penentuan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus, kedua untuk mengetahui proses penentuan biaya administrasi yang sesuai dengan DSN-MUI berdasar akad pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu pembahasan teori dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya, dan juga penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dari BPRS Saka Dana Mulia Kudus, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI, dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis mnggunakan metode deskriptif normatif.
Hasil penelitian didapat dua pemaparan: pertama,bahwa pada mekanisme biaya administrasi di BPRS Saka Dana Mulia di bebankan kepada calon nasabah dan dibayarkan sebelum terjadinya akad pembiayaan. Biaya administrasi yang ditetapkan oleh BPRS Saka Dana Mulia adalah sebesar 2,5% dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Kedua, hasil penemuan peneliti menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian praktek yang dilakukan di BPRS Saka Dana Mulia dengan menentukan biaya administrasi berdasarkan persentase dari besarnya jumlah pembiayaannya. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan besarnya ongkos atau biaya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.