Adanya abrasi yang terjadi di Pantai Bulak Baru, peran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yaitu dengan melakukan pendekatan komunikasi partisipatif secara persuasif, memberikan himbauan, memberikan arahan terhadap warga mengenai penanganan abrasi dan juga dengan pemasangan baliho atau spanduk mengenai bahaya abarasi. Komunikasi partisipatif menjadi inovasi dengan pendekatan bottom up dan wadah pembelajaran yang menuntut melakukan proses belajar untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama, komunikasi partisipatif juga memberikan ruang terhadap masyarakat untuk saling bertukar informasi dan pengetahun.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendekatan komunikasi partisipatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dalam praktik penanggulangan bencana abrasi di Desa Bulak Baru dan juga faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpuan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, wanwacara dan kemudian data tersebut dianalisis dengan metode telaah data, reduksi data, koding data dan analisis data.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa empat indikator yang mendorong terbangunnya pemberdayaan terkait pendekatan komunikasi partisipatif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dalam praktik penanggulangan bencana abrasi di pantai Desa Bulak Baru yaitu meliputi heteroglasia, dialogis, polipono dan karnaval. Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan komunikasi partisipatif meliputi: idea planning stage, implementation stage dan utilization stage. Sedangkan beberapa program yang dijalankan oleh DLH Jepara yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat, fasilitator dalam mencegah terjadinya abrasi pantai, menggali kearifan lokal daerah, pemberdayaan, penyuluhan, pembinaan, pesan persuaif, pemasangan spanduk dan edukasi lingkungan.
Adapun faktor pendukung dalam pendekatan komunikasi partisipatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara ini dengan adanya keputusan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara dengan nomor 28 Tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019. Sedangkan faktor penghambatnya berupa kurangnya koordinasi antar elemen, kurangnya keterlibatan masyarakat dan juga anggaran rehabilitasi tidak mencukupi.