Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Indonesia yang menggunakan sumber hukum Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan mahar dalam bidang perkawinan. Selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam mayoritas masyarakat Indonesia juga menganut Imam Syafi’i. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan mahar menurut Imam Syafi’i dan pengaruhnya terhadap Kompilasi Hukum Islam.
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama mengenai kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i bukan termasuk rukun dalam perkawinan. Selain kedudukan beliau juga mengatakan bahwa pembayaran mahar dapat terjadi secara setengah yang diakibatkan adanya perceraian sebelum berhubungan badan. Kemudian mengenai pembayaran mahar fasid (rusak), Imam Syafi’i mengatakan bahwa suami wajib untuk membayar mahar mitsil. Jika terjadi penambahan mahar, kemudian terjadi perceraian sebelum adanya hubungan badan, maka istri wajib mengembalikan setengah dari mahar kepada suaminya. Sedangkan pembayaran mahar menurut Imam Syafi’i memperbolehkan di bayar secara kontan maupun hutang dengan syarat jumlahnya harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk jumlah pembayaran mahar beliau tidak memberikan batasan dan sesuai dengan kemampuan suami atau kesepakatan bersama. Kedua, mengenai ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam Syafi’i sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dalam Pasal 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 kecuali masalah penambahan mahar. Untuk pembayaran penambahan mahar pendapat beliau tidak berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak disebutkan didalamnya, dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada zaman ulama madzhab terdahulu. Seandainya pada zaman sekarang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor kebudayaan atau hukum adat bukan Undang-Undang Perkawinan.