Musyarakah adalah konsep kerjasama dalam usaha perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian di tanggung secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah sehingga praktik pembiayaan yang dilaksanakan BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah. Pembiayaan musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara hanya diberikan kepada UMKM yang ada di Pasar Ngabul Jepara. Namun dalam pelaksanaannya keuntungan ditetapkan di awal akad, berupa nominal tetap bukan keuntungan nyata dan penentuannya dilakukan pihak BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara, begitu pula kerugian dibebankan pada anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM). (2) Bagaimana kesesuaian akad pembiayaan musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan lapangan (field research) yaitu memperoleh informasi terhadap suatu masalah-masalah yang dibahas yang diperoleh secara langsung dari BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada analisis data menggunakan metode analisis deskriptif bersifat kualitatif, yang digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap akad pembiayaan musyarakah di BMT Al Hikmah Semesta Cabang Ngabul Jepara.
Berdasarkan data sekunder dan data primer yang peneliti peroleh maka peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi dari pembiayaan musyarakah yang berdasarkan prinsip syariah tersebut terdapat beberapa hal yang belum sesuai pada Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah salah satunya mengenai bagi hasil (keuntungan) yang ditentukan di awal akad berupa nominal, sehingga menyebabkan potensi riba, kerugian ditanggung salah satu pihak anggota yang menyebabkan tidak setara kedudukan kedua pihak. Dengan demikian pembiayaan akad musyarakah masih belum sesuai dengan Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Lembaga dalam hal ini belum sepenuhnya menjalakan prinsip syariah dengan baik dan benar.