dalam Tinjauan Yuridis di Indonesia. Pertama-tama, LPP Sekar Jepara sebagai mediator yang akan memberi penasehatan kepada klien/pengadu. Mediator mendapat rincian informasi dari bidang pengaduan terkait riwayat permasalahan yang dihadapi klien/pengadu. Pada sesi penasehatan mediator sekaligus melakukan klarifikasi terhadap kebenaran informasi. Tahapan ini berbarengan dengan tahap pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikologi Klien. Pada mediasi sengketa akibat kasus KDRT, kebanyakan klien akan mengalami trauma baik akibat luka fisik dan atau luka psikis. Pada Sekar Jepara klien akan diamankan ke shelter untuk pemulihan sekaligus bertujuan agar klien melakukan instropeksi diri. Selanjutnya proses kaukus untuk mengetahui harapan masing-masih pihak yang akan dijadikan poin-poin kesepakatan. Setelah poin-poin kesepakatan diketahui maka Sekar Jepara menjadi mediator yang akan menjadi perantara para pihak untuk menyampaikan poin-poin tersebut ke masing-masing pihak secara bergantian sebagai umpan balik sampai terjadi kesepakatan di antara klien dan pelaku KDRT. Dan mediasi ini diakhiri dengan penandatanganan akta perdamaian. Dan jika tidak terjadi demikian maka Pihak LPP Sekar Jepara akan mengarahkan kasusnya ke kepolisian atau ke Pengadilan. Dalam posisi ini Sekar Jepara sebagai Advokat yang mendampingi klienya sampai kasusnya selesai putusan pengadilan atau diproses hukum di kepolisian. Dalam pendampingan korban KDRT, Sekar Jepara akan memberikan informasi hak-hak korban yang harus diterima dengan acuan perundang-undangan di indonesia. Setelah diundangkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan “payung hukum” bagi para korban KDRT. Sehingga kasus KDRT sudah mulai banyak yang dilaporkan ke pihak yang berwenang.