Akad musyarakah merupakan akad yang dapat membantu permodalan bagi usaha mikro. Hal ini dikarenakan pembiayaan akad musyarakah menggunakan prinsip bagi hasil. Permasalahan yang muncul dari implementasi pembiayaan ini adalah terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut tentang kesesuaian implementasi pembiayaan musyarakah dengan fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode trianggulasi data.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Harapan Bersama (HARBER) Kelet belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini disebabkan oleh pembagian kerugian dari pembiayaan musyarakah tidak ditanggung oleh kedua belah pihak. Tingkat pemahaman sumber daya manusia pada KSPPS BMT Harapan Bersama sudah cukup baik. meskipun belum 100% mumpuni akan tetapi pihak KSPPS BMT Harapan Bersama selalu memberikan pembelajaran dengan melakukan kajian akad setiap minggunya. Tingkat pemahaman anggota KSPPS BMT Harapan Bersama belum sepenuhnya mengetahui tentang pembiayaan musyarakah. Hambatan utama dari pembiayaan ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membuat laporan keuangan, sementara masyarakat menginginkan pembiayaan yang relatif mudah dan simpel