Pemerintah sudah menetapkan bahwa perkawinan yang sah yakni perkawinan yang dicatatkan, namun perkawinan siri tetap masih terjadi. Akibatnya orang tua tidak memiliki surat nikah yang resmi sehingga akan berdampak pada keperdataan anak dan anak tidak memiliki akta kelahiran. Anak yang lahir diluar perkawinan dianggap sebagai anak luar kawin. Untuk mendapatkan akta kelahiran anak, orang tua harus melakukan upaya hukum salah satunya mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Jepr dalam perspektif KHI dan perundang-undangan. (2) dampak keperdataan terhadap anak akibat perkawinan siri.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penetapan asal usul anak akibat perkawinan siri, dan memahami pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 431/Pdt.P/2021/PA.Jepr dalam perspektif KHI dan Peraturan Perundang-undangan. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, dan metode yang digunakan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) perkawinan siri berdampak pada masa depan anak yang mengakibatkan sang anak tidak mempunyai akta kelahiran yang disebabkan perkawinan orang tuanya tidak dilaporkan dan dicatatkan perkawinan ke pihak yang berwenang. (2) penetapan status anak oleh Pengadilan Agama menimbulkan akibat hukum keperdataan anak dengan orang tuanya, sehingga anak dengan bapak kandungnya ada hubungan mahram, warisan, kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak, wali nikah.