Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mngoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% dari Dana Transfer ke Daerah danakan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa Transisi, sebelum dana desa mencapai 10%, anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui system laporan keuangan Pemerintah Desa Banjaragung sudah sesuai dengan system akuntasi keuangan. Dan mengetahui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan rancangan deskriptif. Penelitian ini akan mengarahkan pada metode studi kasus yang mampu menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian ini subyek penelitian akan dilakukan di Desa Banjaragung dengan menggunakan data laporan keuangan dana desa tahun 2015 dan kebijakan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Teknik Pengumpulan data Wawancara mendalam dan Observasi. Dan Uji validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi.
Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh (1) Pembangunan pemerintah Desa Banjaragung telah sesuai dengan tahap perencanaan dalam Musrenbangdes di balai desa, usulan-usulan warga tersebut juga sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. (2) Laporan keuangan Pemerintah Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri kabupaten Jepara cukup sesuai dengan akuntansi keuangan karena dalam laporannya terlihat sangat detail yang meliputi: laporan Pertanggungjawaban, Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, laporannya dapat diterima oleh khalayak ramai. (3) Proses penyusunan laporan keuangan desa diawali oleh pemerintah provinsi melalui Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. (4) Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Banjaragung selama pembangunan di desa Banjaragung berlangsung pengelolaan sesuai alur pengelolaan keuangan desa dalam peraturan penyelenggara pemerintahan desa yang berlaku di provinsiJateng bagian Biro Tata Pemerintah: (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Penatausahaanserta (4) Pertanggungjawaban.