ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2017

MUHAMMAD REZA AL GIFFARI, 131120001088 (2017) ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2017. Skripsi thesis, UNISNU.

Preview	Text 131120001088_COVER.pdf - Published Version Download (505kB) | Preview
	Text 131120001088_BAB I.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text 131120001088_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text 131120001088_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text 131120001088_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (777kB)
	Text 131120001088_BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (45kB)
Preview	Text 131120001088_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (62kB) | Preview

Abstract

Bahwa hakekatnya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah untuk memperkuat desa agar menjadi lebih maju, mandiri dan sejahtera dengan menjadikan desa sebagai subyek pembangunan dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan serta unuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga merupakan perwujudan pengakuan otonomi desa oleh pemerintah. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain otonomi desa ini menuntut pemerintah Desa untuk lebih mandiri dan menuntut Pemerintahan Desa untuk selalu kreatif, inovatif dan responsife akan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat serta perubahan pemerintahan demi terciptanya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) agar tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Meskipun desa mempunyai otonomi untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi Pemerintah Desa tidak bisa bebas sebebas bebasnya. Pemerintah Desa tetap harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa. Pemerintah Desa harus melaksanakan azas penyelenggara Pemerintahan Desa yaitu : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profeonalitas akuntabilitas, efektif dan efisien kearifan local, keberagaman dan partisipatif.
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepada Desa dan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017, maka pada setiap akhir tahun anggaran, Petinggi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDesa) kepada BPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPDesa) kepada masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : Ali Sofwan,S.E.,M.Si.
Subjects:	600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Manajemen Bisnis > 657 Akuntansi 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Manajemen Bisnis > 657 Akuntansi > 657.661 Akuntansi Publik, Akuntansi Pemerintah
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Admin Perpustakaan Unisnu
Date Deposited:	19 Dec 2022 07:41
Last Modified:	19 Dec 2022 07:41
URI:	http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/3638

Actions (login required)

View Item