Kemampuan keuangan daerah dalam pengelolaan dan pelaksanaan otonomi daerah tercantum dalam laporan APBD yang menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah membiayai pengeluaran rutin pelaksanaan kegiatan pemerintahannya dalam memberikan pelayananan kepada masyarakat serta melakasanakan pembangunan. Permasalahan pada penelitian ini adalah kontribusi Penerimaan sektor pariwisata dan PAD dalam Realisasi APBD yang terus mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Data yang digunakan merupakan data sekunder berdasarkan data laporan realisasi pendapatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara tahun 2011 - 2015 dari Kebudayaan Kabupaten Jepara serta data laporan realisasi APBD tahun anggran 2011 sampai dengan 2015 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan berupa rasio kinerja dan kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kinerja keuangan Kabupaten Jepara memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yaitu sangat efektif dan sangat efisien. Dilihat dari kemandirian keuangan masih sangat rendah dan cenderung memiliki pola hubungan instruktif dengan pemerintah pusat. Rasio aktivitas lebih memprioritaskan pada belanja operasi daripada untuk pembangunan sarana prasarana, hal ini karena pertumbuhan pendapatan daerah yang positif serta belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal. Namun untuk kemampuan keuangan masih kurang atau rendah.