Dalam pelaksanaan pemerintah daerah dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari Good Governance adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi daerah agar dapat berjalan dengan baik.
Proses pengelolaan keuangan daerah di Kantor DPRD Jepara masih dihadapkan pada permasalahan pokok, yang terdiri dari masalah sumber daya manusia, masalah peraturan perundang-undangan, dan masalah infrastruktur. 1). Masalah sumber daya manusia (SDM); masih lemahnya sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah khusunya dalam memahami transaksi non tunai. 2). Masalah Peraturan Perundang-undangan; Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah masih mempunyai potensi multi tafsir sehingga menimbulkan banyak persepsi mengenai tata laksana keuangan daerah. 3). Masalah Infrastruktur; penerapan transakasi non tunai memerlukan akses internet yang baik di seluruh wilayah SKPD berada, karena transaksi non tunai mengharuskan seluruh proses keuangan daerah dilaksanakan secara online, untuk itu fasilitas untuk mendukung proses keuangan secara online tersebut harus tersedia dengan baik.
Dari hasil penelitian di peroleh: 1. Proses implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara di mulai pada tahun 2018 sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 03 tahun 2018 yang di tanda tanggani oleh bapak Bupati pada tanggal 02 Januari 2018. Meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan penerapan transaksi non tunai pada tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah berdasarkan good governance tetapi belum sepenuhnya optimal. 2. Implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dan Rekening. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya menggunakan transaksi tunai beralih menjadi transaksi non tunai mempermudah atau mempercepat bendahara untuk membuat laporan pertanggungjawaban.