Dengan dikeluarkanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Kemandirian desa dan kemajuan desa sangat diharapkan oleh pemerintah pusat terutama ditujukan untuk mengurangi urbanisasi. Pengurangan urbanisasi bukan tanpa alasan, pertumbuhan penduduk di kota-kota besar telah menambah problem baru, sempitnya lahan hijau yang di tengarai penyebab banjir. Belum lagi pemukiman yang kumuh, panasnya cuaca perkotaan menjadi alasan bagi pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat perekonomian di lini yang paling bawah. Desa merupakan harapan baru untuk memperbaiki sistem perekonomian yang terpusat di perkotaan besar. Dengan adanya undang-undang desa ada secercah harapan meluasnya pemerataan perekonomian pada semua wilayah pedesaan. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asasfungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Menurut PMK 50/PMK.07/2017 Pasal 127, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan dana desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan dana desa dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.