Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi kegiatan perangkat daerah. Tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan efek yang signifikan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Metodologipenelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif.Peneliti mengumpulkan data kualitatif dan regulasi yang berlaku kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian.Peneliti mencoba mengkaji pengelolaan dan penatusahaan BMD berdasarkan regulasi yang berlaku kemudian menarik kesimpulan. Objek penelitian adalah Disdukcapil Kabupaten Jepara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Jepara secara umum sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam hal perencanaan kebutuhan dan anggaran belum dituangkan dalam RKBMD. Meskipun terdapat kendala dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara, namun hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai upaya, sehingga mampu meminimalisasi permasalahanyang ada.