Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan salah satu aparatur negara, abdi masyarakat, yang mempunyai peran dan tugas pokok yang berat dalam NKRI sehingga dikehendaki suatu disiplin yang tinggi. Anggota TNI yang hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat SIN (Surat Ijin Nikah) dengan mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang dan Pejabat Agama di lingkungan TNI untuk mendapatkan persetujuan atas dikabulkan maupun tidaknya sebuah permohonan ijin perkawinan.
Penting pengkajian penelitian yang berjudul “Peraturan Ijin Perkawinan dalam Institusi TNI Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kodim 0719 Jepara)” dengan rumusan masalah pada penelitian ini tentang bagaimana ketentuan ijin perkawinan di instansi TNI, kebijakan ijin perkawinan apa saja yang diberlakukan di lingkup Kodim 0719 Jepara dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ijin perkawinan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan ijin perkawinan di instansi TNI, bagaimana kebijakan ijin perkawinan terhadap anggota TNI di Kodim 0719 Jepara serta mengetahui pandangan hukum Islam terhadap ijin perkawinan dengan adanya syarat tambahan oleh anggota TNI di Kodim 0719 Jepara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang bersifat Yuridis Normatif. Sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut adalah wujud dari perhatian serta tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada anggotanya bahkan hingga urusan perkawinan, dengan tujuan agar lebih selektif dalam memilih pasangan hidup, karena peraturan tersebut dibuat bukan tanpa alasan melainkan demi kebaikan anggota TNI dan nama baik kedinasannya.