Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syariah pada tataran implementasinya supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah salah satu bagian dari Lembaga Keungan Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah telah patuh terhadap prinsip-prinsip syariah.
Penelitian ini merupakan jenis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) dan Lumbung Artho sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua BMT tersebut dalam menjaga kepatuhan syariah menggunakan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Pedoman Akad Syariah (PAS). Tetapi, dari segi legalitasnya pada BMT Lumbung Artho menurut PERMEN Koperasi dan UKM No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah belum sesuai sebab, Dewan Pengawas Syariah di BMT Lumbung Artho belum mempunyai sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional. Syarat sertifikasi dari DSN perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BMT untuk memilih Dewan Pengawas Syariah, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kelayakan DSN.