Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan, dan kualitas sumber daya manusia terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Data yang digunakan yaitu data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai/staf pada bagian keuangan di OPD Kabupaten Jepara. Jumlah OPD yang digunakan sebagai sampel yaitu 39 OPD. Sehingga total kuesioner yang dibagikan yaitu 78 kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) dukungan atasan tidak berpengaruh terhadap SAKD, (b) kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap SAKD, (c) pelatihan tidak berpengaruh terhadap SAKD, (d) kualitas SDM berpengaruh positif terhadap SAKD, dan (e) secara simultan dukungan atasan, kejelasan tujuan, pelatihan, dan kualitas SDM berpengaruh terhadap SAKD.