Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Apa landasan hukum perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg. 2. Bagaimana tata cara penetapan putusan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg. 3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg dalam tinjauan hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup, (a) bahan hukum primer, (b) bahan hukum sekunder, (c) bahan hukum tertier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Pengadilan Agama Rembang dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg telah sesuai dengan proses dan prosedur di Pengadilan Agama Rembang. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg dengan alasan penipuan identitas adalah berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan putusan Pengadilan Agama Rembang perkara pembatalan perkawinan Nomor 325/Pdt.G/2016/PA.Rbg ditinjau dari hukum Islam berdasarkan asas maslahat, dan segala yang bertentangan dengan kemaslahatan harus dihilangkan. Dalam hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menggunakan Pasal 71 huruf (b) dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam.