Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif.
Hukum perkawinan di Indonesia datur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut antara lain, Misalnya mengenai keabsahan dan syarat-syarat perkawinan (Pasal 2, 3, 6 dan 7) Undang-Undang Perkawinan. Usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Didalam Islam hanya diatur mengenai dibolehkan melangsungkan pernikahan setelah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga, ulama melakukan ijtihadi melalui metode mashlahah mursalah untuk menentukan batas usia minimal perkawinan perempuan.
Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimal perkawinan perempuan perlu ditinjau dari maslahah murshalah agar perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), terhadap jiwa (hifdz al-nafs), terhadap akal (hifdz al-aql), terhadap harta (hifdz al-mal), terhadap keturunan (hifdz al-nasl) dapat selalu terjaga dalam membuat Hukum Perkawinan yang ada di Indonesia.