Tumbuhnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia menuai asumsi dan dugaan, bahwa banyak LKS secara tidak konsisten menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan tidak adanya kesesuaian antara yang tertulis dalam akad dengan prosedur atau praktik di lapangan. Melihat keadaan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BMT Mitra Utama Jepara. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan hasil analisis prosedur Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah terhadap prosedur Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara.
Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Mitra Utama yaitu pengajuan pembiayaan, menemui marketing, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi/survey, pemutusan pembiayaan, pencairan, pemantauan pembiayaan dan mengacu prinsip keterbukaan dan kemudahan. Mengenai keterkaitan dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang dipraktikkan di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara kurang sesuai dengan prinsip syariah khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi dan pembiayaan ini masih seperti utang (Qord) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (mudharib).