Wakaf di samping untuk tujuan kegiatan ibadah dan sosial, juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Persoalan tentang tanah wakaf juga telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan yang sesuai ajaran Agama Islam, dan ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam prakteknya dilapangan, masih terjadi peristiwa yang belum sesuai dengan hukum, karena sebagian dari tanah wakaf masjid masih ada yang belum disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran sehingga belum ada kepastian hukum. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting, agar tanah wakaf mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan memberikan pengaruh besar demi pembanguanan masjid kedepannya. Namun sampai sekarang masih ditemukan takmir yang kurang menyadari bahwa betapa pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti Kesadaran Hukum Takmir Masjid Di Desa Tengguli Tentang Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Tahun 2018.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dimana setelah data-data terkumpul dengan sedemikian rupa diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan dari jenis data yang ada. Data dikumpulkan dari sumber lisan dan sumber tulisan, sumber lisan didapat melalui observasi dan wawancara oleh peneliti dengan wakif dan juga takmir masjid Desa Tengguli. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis-Sosiologis yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah Kesadaran Hukum Takmir Masjid di Desa Tengguli Tentang Pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Tahun 2018.
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa pada zaman dulu proses perwakafan tanah masjid di Desa Tengguli belum sesuai dengan aturan yang berlaku yakni, dilakukan dengan cara spontan tanpa adanya pembukuan, cukup dengan wakif berikrar dengan menunjuk nadzir dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi. Karena berdasarkan observasi lapangan, peneliti menanyakan Akta Ikrar Wakaf tanah masjidnya, ternyata dari pihak takmir menjawab “ zaman dulu tidak ada sama sekali ”, namun setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan anjuran dari pemerintah untuk membuat sertifikasi tanah wakaf, proses perwakafan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Kesadaran hukum takmir masjid mengenai sertifikasi tanah wakaf masjid cukup tinggi, yakni 80% takmir masjid di Desa Tengguli sudah menyadari bahwa sertifikat tanah wakaf masjid itu sangatlah penting, dibuktikan dengan 8 masjid dari 10 masjid di Desa Tengguli sudah disertifikasi tanahnya, hal ini menunjukkan bahwa takmir masjid di Desa Tengguli dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sadar hukum karena sebagian besar tanah wakaf masjid ditempat tersebut sudah disertifikasi.