Wakaf merupakan salah satu kegiatan ibadah, dalam hal ini bukan hanya semata ibadah saja namun memiliki dampak positif yaitu dapat meningkatkan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal perwakafan di Indonesia sudah ada peraturan yang mengaturnya, namun kenyataan di lapangan atau praktik di lapangan masih belum sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini kebanyakan sebagian dari tanah wakaf yang diperuntukkan untuk Masjid masih banyak yang belum tersertifikatkan atau belum didaftarkan dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Perlu diingat bahwa pendaftaran tanah wakaf sangat penting dan salah satunya adalah untuk penguatan hukum, dengan adanya pensertifikatan tanah wakaf dapat mempunyai kekuatan hukum yang kuat jika terjadi suatu permasalahan seperti gugatan atau persengketaan. Sampai sekarang terutama perwakafan tanah yang terjadi di Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding masih ditemukan tanah wakaf yang belum disertifikatkan karena kurangnya kesadaran dari nazhir wakaf untuk mendaftarkan harta wakaf. Sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tanah untuk kemaslahatan Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding. Serta untuk mengetahui pelaksanaan wakaf tanah untuk kemaslahatan Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, karena bertujuan untuk mengetahui keadaan nyata yang ada di masyarakat, permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan perwakafan tanah untuk Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding. Kemudian data primer dan sekunder dianalisis secara yuridis.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perwakafan yang diperuntukkan untuk Masjid Al-Ikhlas Desa Sumanding adalah bisa dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Namun tentang keadministrasiannya belum sesuai, dikatakan belum sesuai dikarenakan tidak adanya bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Serta kesadaran nazhir tentang betapa pentingnya sertifikasi tanah wakaf itu belum ada, karena nazhir beranggapan bahwa sertifikasi tanah wakaf itu tidak mudah, rumit, dan berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya.