Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah. Sedangkan pasal 215 KHI menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Adanya perbedaan antara unsur jangka waktu tertentu dan selamanya.
Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam. Mengetahui dan memahami tinjauan fiqhiyah mengenai ketentuan hukum hukum Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam.
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dimana penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan (library research) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengambil sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.
Hasil penelitian yang diperoleh ialah: 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pemanfaatan harta wakaf dinyatakan dalam dua opsi, yaitu untuk pemanfaaatan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam pasal 215 KHI secara tegas menyatakan wakaf pemanfaatan dan melembagakan secara selamanya tanpa adanya opsi pilihan. 2) Kesamaan pendapat antara Imam Maliki, Imam Hanafi dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Sedangkan dalam pasal 215 KHI adanya kesamaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Hambali yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat mu’abad (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu.