Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jepara membuktikan masyarakat mulai sadar akan fungsi badan Peradilan sebagai tempat menyelesaikan masalah. Meskipun Pengadilan telah memberikan fasilitas beperkara secara Prodeo, akan tetapi untuk bantuan advokat, konsultasi hukum dan pembuatan dokumen hukum hanya disediakan oleh POSBAKUM. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tujuan dari dibentuknya POSBAKUM di Pengadilan Agama Jepara, peran dan mekanisme POSBAKUM dalam memberikan layanan bantuan hukum, dan pandangan masyarakat Jepara terhadap eksisitensi POSBAKUM di Pengadilan Agama Jepara.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis yang berarti penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, tujuan adanya POSBAKUM di Pengadilan Agama Jepara adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum yang berupa pelayanan pemberian informasi, konsutasi hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam beperkara di Pengadilan Agama Jepara. Terutama bagi masyarakat yang awam dan tidak mampu menyewa jasa advokat. Kedua, peran dan Mekanisme POSBAKUM dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Jepara terhadap pemohon bantuan yang tidak mampu adalah melayani mulai dari konsultasi, pembuatan dokumen hukum, sampai dengan pendampingan advokat apabila diminta. Masyarakat yang akan beperkara di Pengadilan Agama Jepara datang ke POSBAKUM, dengan mengisi formulir permohonan, dengan melampirkan dokumen persyaratan tidak mampu, dan pernyataan telah diberikanya layanan yang ditandatangani oleh petugas POSBAKUM Pengadilan dan penerima layanan POSBAKUM. Ketiga, pandangan masyarakat Jepara terhadap eksistensi POSBAKUM di Pengadilan Agama Jepara terbagi menjadi dua yaitu:
a. Masyarakat yang menggunakan jasa layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Jepara berpendapat bahwa dengan adanya bantuan dari POSBAKUM dapat mempermudah dalam beperkara di Pengadilan.
b. Masyarakat yang tidak menggunakan jasa layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Jepara berpendapat bahwa alasan ketidaktahuan akibat dari kurangnya sosialisasi menjadikan mereka yang mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Jepara tidak menggunakan jasa layanan POSBAKUM.