Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Kaur Pembangunan, dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Teknik pengumpulan data menggunakan survei, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belum sepenuhnya melaksanakan prinsip transparansi yang terkait dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam hal pelaksanaan melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumberdaya manusia. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan perbaikan dan pengawasan dari pihak kecamatan terkait adanya sistem pelaporan supaya memperoleh hasil pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.