Penelitian ini membahas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa juga harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan aturan tersebut oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan karena tingkat pengetahuan sebagian besar desa masih terbatas dalam hal pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, dimana terdapat surat pertanggungjawaban ( SPJ ) dan laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) bendahara penerimaan / bendahara pengeluaran yang belum dibuat sesuai dengan peraturan yang beralaku; terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019; dan adanya kendala sehubungan dengan penerapan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari pada Khusunya, dan desa lainnya dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Penelitian ini dilakukan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari, sebagai lokasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagai narasumber terpilih adalah Tim Pengelola Keuangan Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam secara langsung kepada narasumber dan dengan cara studi dokumentasi dan observasi langsung pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngetuk.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No.113 tahun 2014.