Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran secara non tunai yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jepara, mekanisme penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pemerintah kabupaten jepara saat terjadinya pembayaran secara non tunai, dan melihat apakah pelaksanaan transaksi non tunai (Non Cash) mampu mewujudkan good governance dalam tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu Akuntabilitas, Transparan, Efektif, dan Efisien. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara dimulai pada bulan September tahun 2017 dan berlaku secara penuh pada bulan Oktober 2018 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan pembayaran sistem transaksi non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara masih dalam proses pengembangan sehingga tetap masih memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang membantu Pemerintah Kabupaten Jepara, tidak hanya dari sektor perbankan tetapi juga dari stakeholders/pihak ketiga serta masyarakat harus ikut berperan mensukseskan keberhasilan pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Jepara ini.