KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 209/PDT.P/2020/PN KDS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

DEFANDO DWI MAULANA, 171410000558 (2021) KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUDUS NOMOR 209/PDT.P/2020/PN KDS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA. Skripsi thesis, UNISNU Jepara.

[img]
Preview
Text
171410000558_COVER.pdf - Published Version

Download (546kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_BAB I.pdf - Published Version

Download (621kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_BAB II.pdf - Published Version

Download (562kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_BAB III.pdf - Published Version

Download (333kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_BAB IV.pdf - Published Version

Download (356kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_BAB V.pdf - Published Version

Download (32kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (269kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171410000558_Lampiran.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Namun, dalam prakteknya masih sering ditemui dikabulkanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan di Pengadilan Negeri Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisa putusan tentang perkawinan beda agama dengan Undang-undang tentang perkawinan dan administrasi kependudukan. (2) Menganalisis sinkronisasi antara Undang-undang perkawinan dengan administasi kependudukan.Perumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2) Bagaimanakah sinkronisasi Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yang pertama adalah perkawinan beda agama dengan nomor putusan 209/Pdt.P/2020/PN Kds sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kedua diketahui bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan itu tidak sah, sedangkan disisi yang lain pelaksanaanya dipertegas dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing I : Dr. Wahidullah, S.H.I.,M.H. Pembimbing II : Imron Choeri, S.H.I.,M.H.
Uncontrolled Keywords: Perkawinan Beda Agama, Sinkronisasi, Dikabulkanya Penetapan Pengadilan.
Subjects: 200 Agama > ISLAM > 2X4 Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > 2X4.3 Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan > 2X4.31 Nikah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Admin Perpustakaan Unisnu
Date Deposited: 16 Dec 2021 04:28
Last Modified: 16 Dec 2021 04:28
URI: http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/956

Actions (login required)

View Item View Item