Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perhatian oleh semua pihak. Berdasarkan peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia N0. 11/Per/M.KUKM/I/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) oleh Koperasi. Disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dewan yang dipilih oleh koperasi yang berdasarkan keputusan rapat anggota yang ahli dalam syariah dengan menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran. Berdasarkan hal tersebut, maka penting adanya Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas Keputusan DSN-MUI tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), untuk menjelaskan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan aspek syariah di USPPS. BMT Mafal Sejahtera untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan di USPPS. BMT Mafal Sejahtera.
Penelitian ini menggunakan model kualitatif diskriptif, di mana subjek penelitian (informan) tiak harus banyak. Namun, yang lebih penting dalam penelitian kualitatif adalah adanya anggapan bahwa subjek yang dipilih adalah pihak yang paling mengetahui tentang informasi yang diharapkan oleh peneliti serta menggunakan data primer dan data sekunder, Data Primer berupa sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Manajer di koperasi USPPS. BMT Mafal Sejahtera sedangkan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan, opini syariah, kertas kerja, brosur, alat kerja DPS, laporan kegiatan dan laporan manajer yang sudah ada.