Keberadaan PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Pasar Ngabul Jepara merupakan pegadaian syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pemilik usaha mikro, karena pegadaian syariah ini mengeluarkan produk pembiayaan Arrum BPKB dengan jaminan BPKB, pembiayaan ini dapat membantu masyarakat dalam hal pendanaan sehingga para pemilik usaha mikro merasa terbantu dengan adanya produk pembiayaan ini. Dalam perkembangannya masyarakat membutuhkan produk pembiayaan pendanaan yang operasionalnya diawasi oleh lembaga penjamin atau pengawas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI NO: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. Dalam hal ini shariah compliance produk pembiayaan dalam sebuah lembaga keuangan syariah sangat penting kaitannya dengan masyarakat yang bertujuan agar masyarakat tidak terugikan dengan adanya produk pembiayaan yang menyimpang dari syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme Arrum BPKB kendala-kendala dan solusinya serta implementasi Fatwa DSN MUI NO: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan Rahn. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan wawancara mendalam kepada Pimpinan Cabang, Relationship Officer atau marketing, dan nasabah di Pegadaian Cabang Syariah Pasar Ngabul. Dan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai praktik mekanisme Arrum BPKB di Pegadaian Cabang Syariah Pasar Ngabul, sedangkan data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN MUI NO: 92/DSN-MUI/IV/2014. Teknik analisis data menggunakan trianggulasi sumber (data). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaluran Arrum BPKB di Pegadaian Cabang Syariah Pasar Ngabul sudah sesuai dengan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 92/DSN-MUI/IVPT. Pegada/2014 namun ada satu ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa yaitu mengenai penambahan nominal utang dalam perpanjangan waktu pembayaran.