Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap perkawinan siri status Kawin Belum Tercatat dan mengetahui kekuatan hukum perkawinan siri status Kawin Belum Tercatat di dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen (library resaerch) dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, berdasarkan tinjauan peraturan perundang-undangan terhadap pencatatan perkawinan siri “Status Kawin Belum Tercatat” Bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, PP No. 1 Tahun 1975, Permenag No. 20 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, Berdasarkan kajian analisis Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 terhadap teori konflik norma asas lex superior derogate legi inferiori, dan asas lex specialis derogate legi generali, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.